Anies Belum Dilantik Sudah Mengatur APBD, Sudah Tidak Sabar?

BERITA VIRAL - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan soal sistem password e-budgeting Pemprov DKI. Dengan adanya password rangkap ini, Ahok ingin tidak ada yang bisa seenaknya mengganti anggaran.

“Sistem e-budgeting semua jalan kecuali gubernur tidak mau atau gubernur perintah Bappeda untuk melanggar. Saya yakin kalau Bu Tuty (Kepala Bappeda) tidak diganti sebagai Bappeda pasti aman, kecuali Bu Tuty dicopot atau gubernur perintahkan nggak mau, atau gubernur nggak berani melawan DPRD, DPRD nggak mau kayak kasus 2015. SKPD yang bandel nggak mau dipecat oleh gubernur itu kejadian kayak tahun 2014,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/4/2017).

Sistem e-budgeting yang menggunakan password ini, dikatakan Ahok, untuk mengunci input data yang diisi oleh SKPD. Ahok ingin tidak ada yang bisa dengan seenaknya mengubah anggaran yang telah ditetapkan melalui e-budgeting ini.

“Ini kan betul ada kunci. Ada kunci maksudnya kamu nggak bisa ubah-ubah, ada password. Tapi kalau yang mau yang nyolongnya pegang password kan gimana, kan itu kan perintah gubernur. Makanya saya bilang, Gubernur DKI tuh sederhana, kamu berani pecat orang nggak yang nyolong,” ujarnya.

Pada 2014, banyak SKPD yang tidak mau mengisi dalam e-budgeting tersebut, sehingga banyak dipecat oleh Ahok. Pada 2015, Ahok bercerita sistem tersebut diisi oleh SKPD, tapi DPRD tidak mau tanda tangan. Pada 2016, akhirnya semua setuju mengikuti sistem ini. Dengan sistem ini, Ahok mengaku lebih mudah mengontrol APBD dan program.

Baca Berita Tentang AHOK Lainnya disini

Disisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjawab wartawan terkait dengan kemungkinan APBD DKI dibongkar lagi setelah dipastikan adanya pergantian pimpinan di Balai Kota DKI.

“Kami dengan Pak Gubernur Basuki Tjahaja Purnama punya tanggung jawab sampai Oktober 2017. Sebab itu, kita kunci APBD supaya tidak dibongkar. Semua program akan tetap berjalan,” kata Djarot di Balai Kota DKI, kemarin.
Mantan Wali Kota Blitar tersebut yakin program yang sudah direncanakan tetap berjalan karena juga didukung DPRD DKI.
“Kami menjaga hubungan baik dengan DPRD DKI. Sebagian besar teman kami di partai. Ketua DPRD juga dari PDI Perjuangan. Jadi kami akan berkoordinasi dengan DPRD DKI memastikan apa yang kami programkan itu bisa tetap diteruskan,” tuturnya.

Semua ini jelas terlihat, bahwa APBD yang dikunci adalah untuk menghindari dari tangan-tangan hitam, dan memang objektif jika pemimpin pemprov petahana belum memberikan kuncinya, karena masa jabatan mereka masih 6 bulan lagi, yang berarti masih banyak yang perlu dikerjakan dan meneruskan program.

Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Partai Gerindra sekaligus mengusung pasangan no 3 Anies-Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, mengungkapkan untuk bertindak jika Ahok masih tetap menahan password APBD.

“Kami berharap Gubernur yang saat ini masih menjabat tidak mempersulit gubernur terpilih yang baru yakni Saudara Anies Baswedan. Kami tidak akan diam Jika dihalang-halangi, kami akan tindak tegas”. ungkap Prabowo.

Mengenai program apa saja yang bisa disinergikan dengan Anies Baswedan selaku penguasa baru, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku belum membahas secara rinci apa saja yang akan masuk Rancangan APBD 2018. Namun, dari semua program, ada satu yang sama, yaitu kartu lansia atau program hari tua. Program tersebut diprioritaskan Ahok masuk APBD 2018.

“Saya sudah sampaikan program itu (kepada Anies) dan ternyata kami punya program yang sama.”
Ya tentu gak bisa, Anis-Sandi kan belum resmi menjabat dan belum pula dilantik. Masa belum apa-apa, sudah mulai main ngotot. Saya pikir hanya yang budek yang ngotot, seperti pelawak bolot.

Disisi lain program dari cagub-cawagub terpilih beredar kabar bahwa program mereka hendak dimasukkan ke anggaran APBD 2017 (yo mbok sing sabar toh pak, udah terpilih jadi sabarlah tunggu dilantik). Biarlah Ahok-Djarot menuntaskan kerjanya di sisa masa jabatan. Kan sudah dibilang Pak Ahok, kalau program tersebut diprioritaskan masuk APBD 2018. So, nyantai aja dulu.

Eh si bapak Prabowo malah sebut “…Kami tidak akan diam Jika dihalang-halangi, kami akan tindak tegas”. Yang menghalangi itu siapa? Semua ada proses dan ada prosedurnya, tidak bisa main ngotot dan memaksa kehendak. Ucapan-ucapan seperti ini bisa jadi bomerang.

Password APBD gak bakal ditahan, jadi tidak usah takut. Tunggu waktunya dan ikuti prosedur yang berlaku. Dilantik juga belum, lebih baik yang terpilih memikirkan untuk meloloskan sandera politik islam jika memimpin nanti, yang cukup memuakkan belakangan ini, serta merealisasikan janji-janji di masa kampanye, agar rakyat tak didustai. Ambisi nafsu berkuasa bukan hanya terlihat saat kampanye, terlihat juga saat sudah terpilih.