Kasus Anies Ternyata Lebih Besar dari Korupsi E-KTP

Anies Baswedan Lebih Bahaya daripada KORUPTOR sekalipun

Melihat sepak terjang Anies Baswedan paska kemenangannya di Pilkada Jakarta, lalu mendengar setiap pernyataan dia yang begitu membingungkan warga, Kita jadi penasaran untuk mengupas lebih dalam tentang kelebihan dana anggaran Tunjangan Profesi Guru atau TPG sampai sebesar Rp 23.3 triliun waktu Anies Baswedan menjabat sebagain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja Jokowi.

Kita tahu bahwa Anies Baswedan adalah satu orang yang berjasa mengantarkan Jokowi ke Kursi Nomor 1 di Indonesia. Orasi dia yang sanggup menghipnotis mahasiswa khususnya dan pernyataan-pernyataan yang dia rangkai untuk membantai Prabowo saat Pilpres 2014 benar-benar membuat Anies Baswedan bak pahlawan bagi kemenangan Jokowi. Saat itu semua orang berpikir bahwa apa yang Anies katakan adalah informasi genuine yang ducapkan seorang cendekiawan pinter tokoh pendidik yang dihormati.

Kita pribadi sangat-sangat mengidolakan seorang Anies Baswedan. Selain karena Anies is a good looking man, omongan dia Kita percaya tanpa sedikitpun keraguan. Kita bergelut didunia pendidikkan dan ketika tahu Jokowi mengangkat Anies Baswedan menjadi Mendikbud,

Kita sangat senang. Semua program yang diluncurkan Kita terima dan Kita implementasikan. Kita tidak mau dengar cerita miring tentang Anies Baswedan yang sebenarnya mulai sering Kita dengar.

Baca Juga Berita Anies Baswedan Lainnya disini

Seperti tersambar halilitar ketika Jokowi mereshuffle Anies Baswedan. Percaya tidak percaya. Apalagi Kita membaca berita di media tentang pembelaan Anies Baswedan terhadap isu kenapa dia sampai dicopot dari jabatannya. Katanya, bukan karena masalah kinerja dia, tetapi karena Jokowi punya agenda tertentu yang berhubungan dengan posisi dirinya di kabinet kerja.

Lalu Kita melihat bingkai waktu dari semua kejadian. Anies Baswedan dilantik menjadi Mendikbud pada tanggal 26 Oktober 2014 dan diberhentikan tanggal 27 Juli 2016.

Sri Mulyani dilantik menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 27 Juli 2016. Sekitar bulan Agustus 2016, Menteri Keuangan, Sri Mulyani memutuskan untuk menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar Rp 72,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 23,3 triliun merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan Dana Transfer Khusus (DTK).

Seperti diketahui, pemerintah sedang melakukan penghematan besar-besaran untuk mencegah melebarnya defisit dana anggaran APBN-P 2016. Pada APBN-P 2016, total dana anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp 69,7 triliun. Namun, setelah ditelusuri, Rp 23,3 triliun merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab, dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu.

Sri Mulyani menuturkan, penundaan pengucuran tunjangan profesi guru dilakukan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penelusuran anggaran atas dana transfer ke daerah tahun anggaran 2016. “Jadi gurunya memang enggak ada atau gurunya ada, tetapi belum bersertifikat, itu tidak bisa kami berikan tunjangan profesi. Kan tunjangan profesi secara persyaratan (berlaku) bagi mereka yang memiliki sertifikat. Coba bayangkan sebesar itu, Rp 23,3 triliun sendiri,” kata Sri Mulyani.

Kita tahu saat ini kasus korupsi E-KTP yang menghebohkan itu telah merugikan negara sebesar Rp 2.3 Triliun dan itu adalah kasus korupsi dengan jumlah dana terbesar yang saat ini banyak diberitakan. Over budget yang berhasil diselamatkan Sri Mulyani adalah sepuluh kali lebih besar dari jumlah dana E-KTP yang dikorupsi secara ramai-ramai. Sri Mulyani hanya memerlukan waktu beberapa bulan untuk mengetahui adanya kejanggalan atau ketidakberesan anggaran saat Anies Baswedan menjabat. Dia berharap, pemerintah bisa menjadikan kejadian over budget tunjangan profesi guru sebagai pembelajaran dalam perencanaan anggaran ke depan.

Apakah Anies sudah kecolongan atau dia sengaja ingin nyolong dana TPG dengan cara halus?

Saat ini Anies Baswedan sudah terlilit dengan kasus over budget dan Book Fair Frankfurt dengan angka yang fantastis akibat ketidak peduliannya, sedangkan Sandiaga Uno diduga tersangkut masalah penipuan penggelapan lahan dan pemalsuan kwitansi atas nama Djoni Hidayat.

Bisa kita bayangkan jika pada bulan Oktober 2017 nanti Jakarta dipimpin oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur yang harus bolak balik ke pengadilan untuk kasus-kasus korupsi yang dihadapinya. Sepertinya ini cara Tuhan menjawab do’a mereka. “Yang penting dipimpin oleh Gubernur Muslim walaupun mereka korupsi”.