Ini yang Terjadi Jika Anies Baswedan Menjadi Gubernur, BENCANA BESAR !!!

Anies Baswedan saat kampanye

Apa yang terjadi jika Anies-Sandi menjadi Gubernur DKI? Yang pertama pasti terjadi, beliau-beliau tersebut akan dilantik oleh Mendagri. Dan ketika sah menjadi pemimpin DKI, timbul permasalahan (walaupun ketika Pak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masalah juga selalu ada).

Masalah yang muncul adalah, para anggota DPR dan pejabat yang bin korup akan bersorak bergembira menyambut “kebebasan” mereka. Kebebasan dapat uang “jajan” yang selama ini dihilangkan oleh Pak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Uang “jajan” yang sumbernya dari anggaran siluman, yang menyedot keringat kepercayaan rakyat.

Loh kok gitu? Sebengis itukah Anies-Sandi? Lah, lihat saja ketika Anies Baswedan jadi menteri pendidikan. Ada 23 triliun loh dana pendidikan yang tidak jelas penganggarannya.

Ada yang bilang, itu sebagai “modal” Anies Baswedan untuk maju Pilpres 2019. Tapi itu baru rumor saudara-saudara. Tapi soal anggaran pendidikan sebanyak 23 triliun tidak jelas perencanaannya, itu fakta yang terjadi. Kemungkinan jadi rapor merah bagi Anies Baswedan dalam hal pengelolaan keuangan.

Bagaimana dengan Sandi yang merupakan pengusaha, yang pasti jago dalam pengelolaan uang? Jago, benar-benar jago. Uangnya benar-benar dikelola dengan maksimal untuk kepentingan pribadi. Sampai-sampai pajak pun dihindari. Sehingga terbitlah nama beliau dalam list Panama Papers.

Jadi hubungannya dengan para koruptor, Anies-Sandi kemungkinan akan bergotong-royong dalam “menyedot” uang rakyat. Korupsi berjamaah. Saling menutupi. Saling menjaga kepentingan. Yang penting semuanya dapat bagian sesuai porsinya.

Maka dimulailah berbagai proyek “abal-abal” beserta proposal anggaran yang “lebay” biayanya, namun tetap disetujui oleh DPR. Setalah itu, baru nanti ada pembagian rata masing-masing yang berkontribusi mulai dari konseptor sampai pada eksekutor.

Bukannya ada Komisi Pemberantas Korupsi? Tenang aja. Uang “gotong-royong” tadi dimanfaat untuk “membeli” undang-undang yang nantinya akan melemahkan kedudukan dan pergerakan Komisi Pemberantas Korupsi. Jadi, lemahkan Komisi Pemberantas Korupsi, terbitlah kesejahteraan anggota. Mirip koperasi ya? Memang seperti itulah prinsipnya. Yang penting, semua anggota dapat “SHU” proyek bodong.

Kalau soal korupsi tidak menakutkan karena saking terbiasanya, bagaimana keadaan DKI setelah dana tersedotlah yang paling mengerikan. Bisa aja, Bus Trans Jakarta meledak karena tabung gasnya bocor, saking lamanya busnya tidak ada peremajaan.

Jalan-jalan raya pun banyak yang berbolongan. Membuat tambah macet. Tapi perizinan kendaraan bermotor lancar jaya penerbitannya. Kebayangkan Jakarta semakin ruwet saja jadinya.

Kalau terjadi banjir bagaimana yaa kira-kira? Anies Baswedan tinggal bilang: “Warga Jakarta, yang sabar yaa! Ini cobaan dari Tuhan. Curah hujannya terlalu banyak”. Mirip seperti pernyataan sobat Anies, Gubernur Jabar yang kini jadi tim sukses beliau.

Biar kelihatan kerja dalam mengatasi banjir. Tinggal bilang, pompanya ada yang matiin. PLN harus bertanggung jawab. Padahal anggaran pemeliharaan pompa airnya tersedot entah kemana.

Kalau kemarin, para penjaga makam dan penjaga mesjid bisa diberangkatkan ke Tanah Suci, sekarang gantian.

Kini saatnya giliran para pejabat yang berkontribusi dalam “penyerapan” anggaran siluman yang difasilitasi keberangkatannya. Tidak apa-apa. Kemungkinan begitu sampai Tanah Suci, perbuatan bodoh mereka bisa “dibersihkan” lagi. Mirip-mirip surat pengampunan dosa zaman dark age.

Sekarang urusan pendidikan. Banyak kartukan? Tapi yang paling unggul KJP Plus. Ingat KJP Plus itu bentukan Anies-Sandi. KJP zaman Pak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok semuanya diatur pemerintah bekerja sama dengan Bank DKI.

Data penyaluran anggaran terdata dan direkam secara langsung di komputer. Nah, berhubung Anies Baswedan dulu jagoan bikin anggaran pendidikan 23 triliun tanpa jelas penyalurannya, maka kemungkinan KJP Plus di-setting sedikitlah. Biar gampang penyerapan anggaran bodongnya.

Kalau soal gusur-menggusur bagaimana kira-kira? Lah, tinggal gusur saja kali. Wong Gubernur sebelumnya juga gusur karena ada kebutuhan yang mendesak di kota Jakarta ini.

Jikalau kalau harus digusur, ya harus digusur. Bedanya, yang tergusur tidak ada rusun dan uang pengganti. Ruang bekas penggusuran dijadikan apartemen atau mall baru, sesuai deal-dealan dengan pengembang pastinya.

Yang paling seru tentu saja mengenai pelayanan di pemerintahan. Tidak akan ada lagi pengaduan di balai kota. Tinggal kirim chat aja, yang balas kemungkinan mesin penjawab random. Bikin KTP pasti bayar uang rokok, uang kopi dan uang lain-lainnya. Kantor buka jam 9, beres jam setengah 3. Yaa kembali seperti “biasanya” dari zaman kompeni dahulu.

Demikianlah seputar penerawangan Kita selaku pengamat suhu politik DKI Jakarta. Jelas, penerawangan Kita hanya fiktif belaka. Namun, apabila hal tersebut cukup menggelitik saudara, ayo ekspresikan secara nyata tanggal 19 April nanti. Anda mau merasakan pemerintah yang dilayani oleh Anda, atau pemerintah yang benar-benar melayani Anda.